BAB 3
SISTEM EKONOMI INDONESIA
3.1 PENGERTIAN SISTEM
Sebuah
sistem pada dasarnya adalah suatu ”organisasi besar” yang menyalin berbagai
subjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Kehadiran subjek-subjek (atau objek-objek) semata belumlah cukup untuk
membentuk sebuah sistem. Itu baru merupakan himpunan, objek, atau himpunan
objek. Perangkat kelembagaan dimaksud
meliputi lembaga atau wadah tempat subjek (objek) itu berhubungan, cara kerja
dan mekanisme yang menjalin hubungan subjek (objek) tadi, serta kaidah atau
norma yang mengatur hubungan subjek (objek) tersebut agar serasi.
Kaidah
atau norma dimaksud bisa berupa aturan dan peraturan, baik yang tertulis maupun
tidak tertulis, untuk suatu sistem yang menjalin hubungan antarorang. Sebuah sistem, sesederhana apapun, senantiasa
mengandung kadar kompleksitas tertentu. Sebuah sistem adalah jalinan semua itu,
mencakup subjek (objek) dan perangkat kelembagaan yang membentuknya.
Setiap sistem
jika diurai lebih rinci pada dasarnya selalu mempunyai atau dapat dipilah
menjadi beberapa subsistem, yakni sistem-sistem lebih kecil yang merupakan
bagian dari dirinya. Sebaliknya, setiap sistem pada hakekatnya senantiasa
merupakan bagian dari sebuah suprasistem, yakni sebuah sistem lebih besar
kemana ia (bersama dengan beberapa sistem lain) menginduk.
Bagaimana
perekonomian sebuah negeri berjalan atau
dijalankan, turut dipengaruhi oleh bagaimana politik kekuasaan di negara
itu diterapkan, ikut ditentukan oleh bagaimana budaya masyarakat yang membentuk
bansa tersebut.
3.2 SISTEM EKONOMI
DAN SISTEM POLITIK
Sistem
ekonomi adalah sustu sistem yang mengantur serta menjalin hubungan ekonomi
antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan, dalam suatu tatanan kehidupan.
Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun
nonformal), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan
perekonomian serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis)
yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan
kehidupan yang bersangkutan berlangsung.
Jadi,
dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku dan etika
masyarakat, sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan
dengan pemanfaatan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan. Suatu sistem ekonomi
tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola
hidup masyarakat tempatnya terpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya
merupakan salah satu unsur saja dalam sustu suprasistem kehidupan masyarakat.
Sistem
ekonomi suatu negara yang berlaku atau diterapkan dinegara lain, berdasarkan
beberapa sudut tinjauan seperti:
·
Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor
produksi
·
Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi
satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya
·
Kadar peranan pemerintah dalam mengantur,
mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.
3.3 KAPITALISME DAN
SOSIALISME
Secara
garis besar, di dunia ini pernah dikenal du macam sistem ekonomi yang ekstrem,
sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis
mengakui pemilikan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor
produksi. Sistem ekonomi sosialis adalah sebaliknya. Sumber daya ekonomi atau
faktor produksi diklaim sebagai milik negara. Prinsip “keadilan” yang dianut
oleh sistem ekonomi sosialis ialah “setiap orang menerima imbalan yang sama”
Dalam
terminologi teori mikroekonomi, sistem ekonomikapitalis merupakan suatu sistem
ekonomi yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, prinsip laissez faire (persaingan bebas),
menyakini kemampuan “the invisible band” dalam menuju efisien ekonomi.
Mekanisme pasarlah (kekuatan permintaan dan penawaran) yang menurt kalangan
kapitalis akan menentukan secara efisien ketiga pokok persoalan ekonomi. Satu
hal ini penting untuk dicatat berkenaan dengan sistem ekonomi sosialis adalah
bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan
kapital. Sistem ekonomi campuran pada ummnya diterapkan oleh negara-negara berkembang
atau negara-negara dunia ketiga.
3.4 PERSAINGAN
TERKENDALI
Indonesia
mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber
daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
Hal ini, sebagaimana diketahui bersama, diatur dengan tegas oleh Pasal 33Uud
1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi indonesia bukan kapitalisme
dan bukan pula sosialisme.
Namun,
untuk menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang tertentu yang sudah
jenuh, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang
usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha. Pengendalian dimaksud misalanya
dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi (DNI).
Iklim
persaingan berekonomi dan kompetisi berbinis di indonesia bukanlah persaingan
yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali. Dalam
beberapa hal, pemerintah turut bermain dalam perekonomian. Peran sebagai
stabilisator dan dinamisator ini dimainkan baik oleh lembaga-lembaga
departemental (instansi teknis) pemerintah maupun melalui badan-badan usaha
milik negara.
3.5 KADAR KAPITALISME
DAN SOSIALISME
Unsur-unsur
kapitalisme dan sosialisme jelas terkandung dalam pengorganisasian ekonomi
indonesia. Pertama adalah dengan pendekatan faktual struktural, yakni menelaah
peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah
pendekatan sejarah, yakni dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa
diorganisasikan dari wkru ke waktu.
Untuk
mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan
faktual struktural, dapat digunakan kesamaan Agregat Keynesian yang berumuskan
Y=C+I+G+(X-M).
BAB 4
PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN, DAN
STRUKTUR EKONOMI
4.1 KONSEP-KONSEP
PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA.
Istilah
“pendapatan nasional” dapat berarti sempit dan berarti luas. Dalam arti sempit,
“pendapatan nasional” adalah terjemahan langsung dari national income.
Sedangkan dalam arti luas, “pendapatan nasional” dapat merujuk ke Produk
Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP), atau ke Produk National
Bruto (PNB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP),
Produk National Neto (PNN) atau Net National Product (NNP), atau merujuk ke
Pendapatan Natsional (PN) alias National Income ((NI).
4.1.1 Metode
Penghitungan Pendapatan Nasional
PDB dapat dihitung atau diukur
dengan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan,
dan pendekatan pengeluaran.
Menurut pendekatan produksi
adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit
produksi di wilayah suatu negara dalam rangka waktu setahun. Sedangkan menurut
pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor
produksi yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam
jangka waktu setahu.
Adapun menurut pendekatan
pengeluaran, adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi
pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari
keuntungan, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok,
pengeluaran konsumsi pemerintah, serta ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi
impor), dalam jangka wakru setahun.
Produk Nasional Bruto (PNB)
adalah produk domestik bruto ditambah pendapatan neto atas faktor luar negeri.
Yang dimaksud dengan pendapatan neto atas faktor luar negeri ialah pendapatan
atas faktor produksi warga negara indonesia yang dihasilkan di (diterima dari)
luar negeri dikurangi pendapatan atas faktor produksi warga negara asing yang
dihasilkan di (diperoleh dari) indonesia. Pajak tak langsung neto ialah jumlah
seluruh pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi jumlah seluruh
subsidi yang diberikan pemerintah.
4.1.2 Metode
Penghitungan Pertumbuhan Rill
PDB,PNB,PNN,
dan PN secara umum disebut agregat ekonomi maksudkan angka besaran total yang
menunjukan prestasi ekonomi suatu negara atau negari. Dalam hal ini ada tiga
metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku menjadi angka menurut harga
konstan yaitu metode revaluasi , metode ekstrapolasi dan metode deflasi.
Metode
revaluasi dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan
menggunakan harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Metode
ekstrapolasi dilakukan dengan cara memperbarui (updating) nilai tahun dasar
sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan rill dari tahun
sebelumnya. Sedangkan metode deflasi dilakukan dengan cara membagi nilai
masing-masing tahun dengan harag relatif yang sesuai indeks harga.
4.1.3 Metode
Penghitungan Nilai tambah
Nilai
tambah (added value) adalah selisih antara nilai akhir (harga jual) suatu
produk dengan nilai bahan bakunya. Nilai tambah yang dihitung menurut harga
tahun yang berjalan disebut nilai tambah menurut harga berlaku. Untuk
menghitung nilai tambah menurut harga konstan terdapat empat macam cara yaitu
metode deflasi, metode ekstrapolasi langsung, metode deflasi langsung dan
metode deflasi komponen pendapatan. Tiga yang pertama diterapkan dalam
perhitungan PDB menurut produksi, sedangkan yang terakhir digunakan dalam
perhitungan PDB menurut pendekatan pandapatan.
4.2 PENDAPATAN
NASIONAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Pendapatan
Nasional (Pndalam arti sempit: national income, NI) indonesia pada tahun1993,
menurut taksiran Biro Pusat Statistik, sebesar Rp 16,8 triliun. Sedangkan Produk
Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB), untuk tahun yang sama,
masing-masing Rp 139,6 triliun dan Rp 133,4 triliun.
Kendati pada awal tahun derap pembangunan sempat terganjal
oleh dampak resensi dunia, namun kesigapan pemerintah meluncurkan berbagai
kebijaksanaan deregulatif berhasil memulihkan situasi pendapatan pemulihan
situasi kala itu, tak boleh dilupakan, didukung pula oleh kemantapan . sejak
tahun 1984 indonesia mulai berswasembada pangan. Kebutuhan beras, yang
merupakan bahan pangan utama, berhasil dipenuhi sendiri.
4.3 PENDAPATAN
PERKAPITA DAN KEMISKINAN
Terhadap
India, perekonomian indonesia masih jauh lebih baik. Bukan saja karena
pendapatan per kapita yang lebih tinggi, namun juga karena pertumbuhan lebih
cepat. Akan tetapi terhadap Cina, keadaan sebaliknya bisa terjadi. Meskipun,
sekarang produk nasional bruto per kapita Cina lebih rendah, pertumbuhan mereka
akhir-akhir ini
Di
samping itu, perbedaan tersebut mencerminkan pula bahwa tingkat pertumbuhan
penduduk kita masih cukup tinggi. Tambahan pendapatan nasional tidak sepenuhnya
teralokasi kembali kepada “penduduk lama”, sehingga menambah pendapatan dan
meningkatkan kemakmuran mereka, melainkan sebagian teralokasi kepada “penduduk
baru”.
Tolok
ukur-tolok ukur lain dimaksud misalnya angka harapan hidup (life expectancy),
rasio dokter penduduk (doctor population ratio), indeks mutu kehidupan secara
fisik (physical quality life of index) dan masih banyak lagi.
Dalam
konteks pembangunan ekonomi, kaum wiraswastawan (enterpreneurs) merupakan
kebanggaan nasional. Guna mengurangi kemiskinan maka, selain tindakan nyata
melalui program-program pembangunan untuk itu, perlu diciptakan prakondisi yang
mendukungnya.
4.4 STUKTUR EKONOMI
INDONESIA
Struktur
ekonomi sebuah negara dapat dilihatkan dari berbagai sudut tinjauan yaitu:
1.
Tinjauan makro sektoral
2.
Tinjauan keruangan
3.
Tinjauan penyelenggaran kenegaraan.
4.
Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan.
Tinjauan makro sektoral sebuah
perekonomian dapat berstruktur misalnya agraris (agricultural), industrial
(industrial), atau niaga (commercial), tergantung pada sektor produksi apa/mana
yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkuatan. Berdasarkan
tinjauan keruangan (spasial), suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur
kedesaan/tradisional dan berstuktur kekotaan/moderen. Tinjauan penyelengaran
kenegaran menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis.
Bisa pula struktur ekonomi dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan
keputusan.
4.4.1 Tinjauan Makro Sektoral
jadi, ditinjau secara makro
sektoral struktur ekonomi indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber mata
pencarian utama sebagian besar penduduk masuh sektor pertanian. Semua itu
berarti bahwa secara makro sektoral ekonomi indonesia baru bergeser dari
struktur yang agraris ke sruktur yang industrial.
4.4.2 Tinjauan lain
Berdasarkan
tinjauan birokrasi pengambilan keputusannnya, beralasan untuk mengatakan bahwa
struktur perekonomian indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap
pertama sentralistis.
4.5 KONSEP-KONSEP
PENDAPATAN DITINJAU KEMBALI
Apabila
pendapatan nasional yang dumaksud dihitung dengan konsep Gross Domestic Product
(GDP) dan biaya lingkungan dilambangkan dengan EC (Environmental Cost), maka
secara sederhana GDP. Perbedaan hakiki antara konsep Nilai PPP dengan konsep
pendapatan per kapita terletak pada metode penyeragaman satuan mata uangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar